Dari sinilah diskursus tentang hukuman mati kembali dibicarakan. Tentu saja hukuman mati sebagai hukum positif masih digunakan di Indonesia, tetapi efektivitasnya yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Barangkali tidak semua orang tahu, bahwa hak dasar manusia yang tidak boleh dikurangi atas alasan apa pun ialah hak hidup. Melihat kasus Sambo harus dengan konteks. Ini bukan tentang pro dan kontra terhadap Sambo. Dilihat dari aspek apa pun dia bersalah, tetapi memberikan hukuman mati itu sama kejinya dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap Brigadir Joshua.
Selama ini masyarakat dan pemerintah berpandangan bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera dan efek penggentar (general deterrence). Ada anggapan jika sanksi hukuman mati diterapkan akan memberi efek jera dan rasa takut di kalangan pelaku kejahatan agar tidak terulang di masa depan. Alasan ini perlu dipertanyakan secara mendalam, benarkah hukuman mati dapat meminimalisir tindakan kejahatan di masa depan? Tidak ada buktinya. Janji ini hanya mitos yang terlanjur dipercaya oleh masyarakat kita yang masih awam dan tertinggal melihat konstruksi hukum internasional yang sudah berubah sedemikian rupa.
Setidaknya ada tiga pendapat umum kenapa hukuman mati harus ditolak. Meminjam pendapat Todung Mulya Lubis, yang dengan kokoh menjelaskan kenapa hukuman mati bukan hanya ditolak, tetapi juga harus dihapus. Pertama, hukuman mati jelas sangat bertentangan dengan HAM, mengingat konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 mengakui dengan tegas, bahwa HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kedua, tidak ada bukti hukuman mati berdampak mencegah kejahatan. Sehingga dalih hukuman mati dapat membawa efek jera tidak memiliki fondasi yang kuat. Ketiga, risiko salah menghukum.
Jika melihat dalam skala global, ringkasnya mengacu dunia internasional, data yang dilansir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, bahwa sejak Desember 2014, ada 160 dari 193 negara anggota PBB yang telah menghapus hukuman mati sebagai hukum positif, dan memberlakukan moratorium. Kenapa di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Ada apa dengan paradigma hukum kita?
Padahal, kita semua tahu, hukuman mati adalah hukuman “purba” dalam masyarakat “biadab” yang diterapkan dengan maksud terselubung, sebab muatan politis dalam pelaksanaannya sangat kentara. Pendeknya, tidak bisa dipisahkan. Di Indonesia hukuman mati sudah diterapkan sejak masa feodalisme kerajaan Islam di abad 16. Hukuman mati diberikan kepada para pembangkang, pemberontak, dan musuh politik dengan tujuan mempertahankan legitimasi kekuasaan. Dengan begitu, rakyat akan patuh dan membungkuk pada penguasa.
Begitu juga yang terjadi dalam masa kolonial—VOC—yang menerapkan hukuman mati, terutama ketika sistem tanam paksa (cultur stelsel) diterapkan. Tujuan hukuman mati sama, yakni menegakkan supremasi ekonomi-politik dan supremasi moral penguasa untuk melakukan “kontrol” atas tertib sosial dan politik (Wilson dalam artikel yang berjudul "Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati").
Anehnya sampai dengan saat ini hukuman mati masih diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Terutama dalam perundang-undangan yang di antaranya, KUHP, UU Narkotika, dan UU Anti terorisme. Jelas ini paradoksal, negara yang mengaku menjunjung tinggi HAM, tetapi belum juga menghapus hukuman mati (yang sangat tidak manusiawi). Padahal, mantan sekjen PBB, Ban Ki-Moon pernah mengingatkan, bahwa hukuman mati tidak memiliki tempat di abad ke-21.
Dikutip dari Kumparan.com, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tren hukuman mati memang sempat menurun dalam rentang 2018 hingga 2021. Puncak tertinggi vonis mati sendiri terjadi pada tahun 2015-2018 pada era kepemimpinan Jokowi-JK. Di tahun 2018, setidaknya terdapat 50 kasus hukuman mati yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan kasus dalam kurun periode kepemimpinan Jokowi-JK (2014-2019) yang menunjukkan adanya 199 terdakwa yang dihukum mati.
Ini bukan perkara tentang statistik di atas kertas, lebih dari itu ialah aspek kemanusiaan yang harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang luas dan mendalam. Menurut Hugo Bedau, dalam bukunya Against the Death Penalty (1986), hukuman mati bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga persoalan moral. Hukuman mati tidak hanya memunggungi peradaban, hukuman mati itu sebuah penghinaan terhadap rahim perempuan.
***
Ade Mulyono, lahir di Tegal. Feminis. Esais dan prosais. Tulisannya dimuat di sejumlah media.
