![]() |
| BPIP |
Dalam konteks kebangsaan, ada beberapa sudut pandang penelaahan Pancasila sebagai sumber wawasan etika. Secara sederhana, wawasan Pancasila mencakup keseimbangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang dikatakan sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai ideologi bangsa, tetapi sebagai representasi sikap kebangsaan dari keberagaman agama, suku, adat, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan (humanity) hingga politik.
Jika telaah ini dipresentasikan dalam kerangka wawasan kebangsaan, berarti bagaimana sudut pandang perorangan, kelompok serta masyarakat dalam melihat esensi Pancasila. Pada intinya jika perspektif dalam membaca kedudukan Pancasila, maka tidak terlepas dari pengaturan kehidupan bermasyarakat, antara hak dan kewajiban masyarakat dalam hubungan berbangsa dan bernegara yang juga tidak bisa dipisahkan kedudukannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam sudut pandang berbeda, Pancasila bahkan menjadi gagasan baru dalam menghadapi tantangan global. Jika kita --berandai-andai--, kalau dasar negara dan/atau ideolgi bangsa ini bukan Pancasila, apakah bangsa ini mampu bertahan menghadapi tantangan global, tantangan era yang terus berevolusi dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang begitu deras!? Maka dalam dimensi ini, seharusnya kita menarik garis lurus, bahwa Pancasila-lah sebagai benteng dan tonggak pertahanan dalam menghadapi tantangan tersebut.
Pendekatan serta penjabaran nilai-nilai dalam Pancasila tidak terlepas dari ilmu filsafat, dimana Pancasila yang memuat butir-butir atau tekstual kehidupan untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Maka disini sangat jelas, bahwa Pancasila sebagai satu-kesatuan nilai-nilai etika. Persoalan perilaku masyarakat, senantiasa bergerak seperti roda sistem dalam ketatanegaraan. Kalau disebutkan Pancasila sebagai sistem etika, apakah kemudian pada suatu saat tidak mengalami kerusakan sistem atau polarisasi sudut pandang pada sistem tersebut?
Seiring dengan berkembangnya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), tentu tantangan yang dihadapi makin drastis. Kemajuan ini tentu berwujud nyata dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Salah satu musuh terbesar dalam membangun kerangka bangsa adalah melawan kejahatan korup, yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan dan lembaga yang dampaknya merugikan sistem keuangan negara. Kita semua tahu, bahwa tindakan korupsi diancam pidana. Tetapi bagaimana perilaku korupsi, apakah dapat diberantas habis sampai ke ujung akarnya?
Ini persoalan yang senantiasa berkutat pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apakah ada sistem yang salah dalam pengaturan terhadap perilaku masyarakat? Apakah ini memang sudah menjadi sebuah budaya, atau apakah karena penegakan hukum yang tidak maksimal, sehingga mata rantai pemberantasan korupsi bagai sebuah simalakama. Tetapi kita juga tidak boleh skeptis dan menutup mata, atas upaya-upaya penegakan hukum.
Jika kita mengamati dari sistem dasarnya, maka seyogianya Pancasila adalah sebuah sistem yang sampai saat ini tidak perlu diragukan kedudukannya. Pancasila adalah sebuah sistem etika, yang kemudian melahirkan etika Pancasila. Bahwa Pancasila merupakan panduan yang di dalamnya terkandung etika-etika bagi bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Sebagai objek sekaligus subjek dalam pengaturan, termasuk di dalamnya terkandung etika berpolitik.
Pancasila sebagai sumber etika, yang di dalamnya mengajarkan falsafah kebenaran bagi keseluruhan masyarakat. Sebagai sistem etika, Pancasila juga mengalami dinamika dan tantangan. Maka dalam tatanan kehidupan sosial dan berbudaya, manusialah menjadi pengendali dalam meluruskan dinamika serta tantangannya. Masyarakat yang dalam interaksi sosial, adalah organ untuk mengejawantahkan peran dan fungsi etika tersebut.
Dalam perjalanan bangsa, tentu kita tidak terlepas dari kehidupan politik. Sejauh ini, sering kita salah kaprah yang mengatasnamakan masyarakat. Meski dalam tujuan pembangunan bangsa aksesnya untuk menjangkau rasa keadilan seperti yang termatub dalam butir Pancasila (butir 2 dan 5) yakni: butir (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; serta butir (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat menjadi dalil pembenaran, karena spektrumnya luas. Heteroginitas dan keberagaman masyarakat dianggap telah terwakili dalam putusan-putusan kolektif.
Ini bukan soal untung rugi, dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bagaimanapun tindak pidana korupsi tidak boleh dibiarkan dan memang perlu diberantas habis. Sebuah paradigma dalam masyarakat, dengan catatan panjang sejarah terhadap kasus-kasus pidana korupsi seakan seperti bola liar yang terus mewarnai perjalanan politik bangsa. Munculnya sikap antipasti dari beberapa kalangan masyarakat, tentu ada dasar dari pengalaman atau fakta lapangan yang tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa perspektif masyarakat dalam penyikapan dan simpulan yang sedikit condong pada opini negatif. Apakah ini bentuk penurunan kepercayaan serta keprihatinan kepada pemerintah?
Maka dalam membangun perspektif ini, “mungkin” kita harus melihat berbagai sisi, yang antara lain memperkokoh kedudukan Pancasila. Salah satunya, dengan menempatkan Pancasila dan kehidupan beragama satu sama lainnya adalah sebuah kerangka bangsa yang saling mengikat. Perlu diingat bahwa perilaku korup itu, tidak semata-mata tentang materi atau keuangan. Bagaimana menangkal pemikiran-pemikiran yang bertedensius melakukan perlawanan kepada Pancasila, adalah bentuk perilaku korup secara masif.
Ini memang juga menjadi tantangan besar bagi bangsa. Maka perlu dibuka kembali pemahaman nilai-nilai Pancasila, sebagai sumber etika. Pancasila bukan hanya dibacakan, seakan sebuah seremonial untuk menggugurkan kewajiban berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Tetapi bagaimana menempatkan kedudukan Pancasila yang bisa menjamin masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.
Tanpa bermaksud untuk berpolemik, tetapi perlu kita membangun konsep desain untuk mengembalikan peran dan fungsi Pancasila, dalam sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Tantangan yang dihadapi seakan menjadi persoalan yang harus terjawab, sementara fase-fase yang terlewatkan masih meningggalkan pekerjaan rumah besar bagi bangsa kita. Dalam konteks ini, bukan berarti peran dan fungsi Pancasila sudah menyimpang selama ini. Tetapi sebagai bentuk peran aktif masyarakat untuk tetap melindungi wawasan ke-Pancasila-an.
Kalau kita mau jujur, apakah kita telah berlaku adil kepada kedudukan Pancasila? Bagaimana kita bisa menegakkan keadilan bagi Pancasila, sementara kita sendiri telah melukainya. Ini mungkin terkesan abstrak, tetapi penelitian mendalam dengan teorema analitik sering tidak berbanding lurus dengan kondisi kontekstual. Dengan kondisi, yang disejajarkan dengan pemahaman jarak waktu yang terpisah dari tekstual sosial (dekontekstual social), memunculkan simpulan berbeda.
Ini memang sedikit kontradiksi ketika kita dengan sporadis melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi di satu sisi, tetapi di sisi lain kita membiarkan nilai-nilai dalam tekstur Pancasila terjadi kerusakan akibat pembiaran dari kita sendiri. Artinya, penegakan ini harus memberikan keseimbangan yang tidak menimbulkan efek domino baru dalam mempertahankan nilai-nilai etika Pancasila.
Merujuk pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, maka kita juga harus mengenali dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika sebagai landasan dan instrumen hukum, maka kita tidak akan terlepas pada sebuah kelembagaan hukum yang memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Dalam hal ini, menjadi dasar terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang sering disingkat sebagai KPK.
Sebagaimana dalam pandangan awal di atas, untuk menuju sebuah keadilan, tentunya ada instrumen yang memisahkan objek dan subjek. Oleh karena dalam perjalanan menuju titik keadilan yang sebenar-benarnya, sebagaimana kalau kita melihat Pancasila berfungsi sebagai asas keadilan, maka ada postur kelenturan Pancasila yang mampu duduk seimbang dengan produk-produk hukum tentang pemberantasan korupsi sesuai dinamika tantangannya. Mungkin, pengaturan melalui regulasi/undang-undang ada yang sudah tidak relevan, tetapi Pancasila berdiri di tengah sebagai penyeimbang perubahan regulasi.
Bagi masyarakat secara luas, tentu tidak semua mampu memahami atau dengan kata lain melek hukum, tetapi disini sebagai referensi dalam proses pencegahan, penindakan hingga pemberantasan korupsi, ada beberapa produk hukum terkait tindak pidana korupsi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Ketetapan ini sebagai dasar dalam pembentukan badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini, definisi korupsi dijelaskan dalam 30 bentuk dan dikelompokan dalam 7 jenis;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang ini sebagai pencetus terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-undang ini kemudian disempurnakan dan direvisi dengan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- Peraturan Presiden Nomor 102/2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Menteri Ristek & Dikti Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
Skematik peraturan dan regulasi ini, tentunya diharapkan menjadi dasar untuk memberantas tindak pidana korupsi yang betul-betul memberikan nilai positif kepada Pancasila, bukan hanya sebagai hukum positif yang di mata masyarakat dipandang sebagai sebuah retorika. Maka, hal yang menjadi penting khususnya menghadapi tantangan kini yang berbasis teknologi digital, etika Pancasila harus diperkuat sebagai aspek ketahanan bangsa. Harus ada keberanian, untuk mempertahankan dan menempatkan sendi-sendi Pancasila dalam proses penindakan kasus, terutama korupsi di atas nalar logika pribadi.
Karena Pancasila sebagai sumber etika, maka untuk mengurangi penyimpangan etika, seyogyanya bagi para penyelenggara negara dalam rangka melaksanakan tugas, harus mempunyai sudut pandang yang betul-betul mencerminkan jiwa Pancasila. Pertanyaannya akan muncul, apakah hal ini mampu ditegakkan. Maka dari kacamata masyarakat, sebetulnya sederhana untuk melihat perilaku positif dalam penegakan tersebut. Membangun sikap adil di lingkungan terdekat (masyarakat) dan keluarga. Tentu dibarengi dengan upaya akal sehat, melalui peningkatan kualitas agama atau keyakinan.
Tentang Penulis
VITO PRASETYO, dilahirkan di Makassar, 24 Februari 1964 -- Agama: Islam -- Bertempat tinggal di Kab. Malang– Pernah kuliah di IKIP Makassar. Bergiat di penulisan sastra sejak 1983, dan peminat budaya. Naskah Opini dan Sastra (Cerpen, Puisi, Esai, Resensi), Artikel Pendidikan & Bahasa telah dimuat media cetak lokal, nasional, dan Malaysia, antara lain: Koran TEMPO - Harian Media Indonesia (Jakarta) – Harian Jawa Pos – Harian Pikiran Rakyat (Bandung) –Harian Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) - Harian Republika (Jakarta) –Harian Solopos (Surakarta) – Harian Rakyat Sultra (Kendari) - Harian Suara Merdeka (Semarang) - Harian Pedoman Rakyat (Makassar) - Harian Suara Karya (Jakarta) – Koran Minggu Pagi – Harian Bali Post - Harian Denpasar Post (Denpasar) – Harian Radar Surabaya (Surabaya) –Harian Riau Pos (Pekanbaru)- Harian Sumut Pos (Medan) – Harian Lombok Post (Mataram) – Harian Radar Cirebon - Majalah Puisi – Harian Digital LiniKini (Jakarta) – Harian Waktu (Cianjur) – Harian Haluan (Padang) – Harian Fajar (Makassar) – Mingguan Utusan Malaysia – Harian Digital Malang Voice (Malang) – Majalah SIMALABA (Versi Cetak dan Digital) – Majalah Pewara Dinamika (Universitas Negeri Yogyakarta)– Koran Dinamikanews – Harian Tribun Bali – Majalah Digital Apajake.Id – Harian Bangka Pos – Harian Duta Masyarakat (Surabaya) - Nusantaranews.co - Buanakata.Com - Wartalambar.com – Harian Padang Ekspres - Harian Malang Post (Malang) – Magrib.id – travesia.co.id – Harian Ekspres Malaysia – Koran Merapi (Yogyakarta) – Harian Suara Pembaruan - Harian Utusan Borneo (Malaysia) – Kompas.id – Majalah Puisipedia – maarifnujateng.or.id – Majalah Semesta Seni– Iqra.id – Radar Mojokerto – Metafor.id – Harian Singgalang (Padang) – Radar Bromo (Pasuruan) – Wartabianglala.com – Beritabaru.co – Haripuisi.id – madrasahdigital.id – Asyikasyik.com – Harian Radar Malang – Ayobandung.com – Litera.co.id – Sutera.id – Tanjungpinang Pos – Kompasiana – Indonesiana.id – Harian Radar Banyuwangi – Harian Analisa (Medan) – Majalah Digital Elipsis – Ceritanet.com – Inskripsi.com – Harian Nusa Bali – Cerano.id – lamanriau.com – Harakatuna.com – Negerikertas.com – Tirastimes.com – Riausastra.com – Barisan.co – Sajak Kofe (mediaindonesia.com) – Harian Metro Sulteng (Balai Bahasa Sulteng) – Laman Badan Bahasa Kemdikbud RI – Kelaspuisialit.blogspot.com – Lensasastra.id – Insidelombok.id – Serumpunbambu.id – Pronusantara.com – NU Online – Maca.web.id – Gorontalo Post – Jurdik.id – Suarakrajan.com – Pos Bali – Majalah Karas – Batam Pos – Majalah Literabasa Bengkulu – Balairungpress.com – Migospecta.com – Majalah Figurexplor – Dermagasastra.com – Republika.id – Madrimpos.com – Janang.id
Buku Antologi Puisi: “Jejak Kenangan” (RB-2015)), “Tinta Langit” (RB-2015) - “2 September” (RB-2015) - “Jurnal SM II” Sembilan Mutiara Publishing (2016) – “Keindahan Alam” FAM Publishing (2017) - “Ibu” FAM Publishing (2017) – “Tanah Bandungan” FAM (2018) – “Perempuan-Perempuan Kencana (2020) LISSTRA – Antologi Puisi “Sajak Dwiwangga – Dunia Tak Lagi Dingin” (2020) – “Pendaki Bermata Pena” (2020) – Antologi Esai “Menakar Kebergizian Buku” Apajake.id (2021) – “Luka Mimpi” WR Academy (2021) – “Lelaki Pemburu Hujan” WR Academy (2021) – Antologi Motikal “Bisai” Komunitas Durasi Paralay (2021) – “Sabda Bumi” Media Literasi Indonesia (2021) – “Sepeda dan Buku” Apajake.id (2021) – Antologi “Dua Kota Dua Pulau” (2021) – “Jejak Puisi Digital” Yayasan Hari Puisi Indonesia (2021) – “Memancing di Tubuh Ibu” Litera.co.id (2021) – “Lampion Merah Dadu” (2022) – “Minyak Goreng Memanggil” (2022) – “Bunga-Bunga Kamboja Berguguran di Pesta” (2022) – “WasiatBotilangi” (2022) – Antologi Puisi Satu Abad Chairil Anwar “Ini Kali Tidak Ada yang Mencari Cinta” Gramedia (2022) – Kumpulan Esai Satu Abad Chairil Anwar “Di Antara Gudang Rumah Tua, pada Cerita” – Gramedia (2022) – “Aku dan Chairil” jurdik.id (2022) – “Kilau Sungai Lelap Tidurmu” (2022) – “Parepare Kota Cinta” (2022) – “Jakarta yang Abadi Berpijar” Komunitas Rupa Kata (2022) – “Tirtayasa Madukoro Baru I” (2022) - “Upacara Tanah Puisi” Masyarakat Literasi Jember (2022).
Termaktub dalam Buku ‘APA DAN SIAPA PENYAIR INDONESIA” (tahun 2017)
Juara 1 Lomba Cipta Puisi Tema “Patah Hati” Tingkat Nasional Tahun 2020 (Writerpreneur Academy)
Juara 3 Lomba Cipta Puisi Tema “Asmara” Tingkat Nasionaltahun 2021 (Writerpreneur Academy)
Nominasi Puisi Anugerah Sastra Litera Tahun 2021
Puisi Terbaik Lomba Cipta Puisi Tema Ramadan Tahun 2022 (Negerikertas.com)
Juara 2 Lomba Cipta Puisi Tema Kartini Tahun 2022 (Teroka Tempo)
Nominasi 10 Besar Sayembara Penulisan Puisi Teroka Tempo dalam Rangka 1 Abad Chairil Anwar Tahun 2022

